APA ITU APIP? SIAPA ITU APIP? dan APA PERANNYA?

APIP merupakan pihak internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan.

Lalu siapa itu APIP?

untuk diketahui bersama, Pengawasan diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan di dalam pemerintah terbagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

pengawasan oleh pihak eksternal dilakukan oleh sebuah badan bernama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia, sedangkan pengawasan oleh pihak internal dilakukan oleh APIP. Secara umum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

    1. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada Presiden;
    2. Inspektorat Jendral (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND);
    3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur, dan;
    4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Apa Peran dan Fungsi dari APIP?

APIP dibentuk karena di latar belakangi semangat good governance dalam tubuh Pemerintah, mengingat masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menuntut agar penyelenggaraan pemerintah di Indonesia berjalan secara jujur, bersih, adil dan transparan.

Pemerintah pusat bersama-sama Pemerintah daerah telah menetapkan sasaran strategis guna mewujudkan good governance di Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut pemerintah lakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi dari APIP.

Peran APIP dalam pengawasan intern sangat besar, tingkat efektifitas APIP dalam melaksanakan perannya akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern. melalui tugas-tugasnya, diharapkan APIP dapat bekerja secara efektif dan dapat melakukan berbagai perubahan positif atau inovasi yang berguna untuk memberi nilai tambah bagi Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah daerah.

APIP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. diatur dalam Peraturan Pemerintah, Inspektur Inspektorat Kabupaten/Kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur; Inspektur Inspektorat di tingkat Provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun.

Untuk perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 48 tahun 2021. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan fokus:

    1. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
    2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    3. Penguatan tata kelola pemerintah dan Peningkatan Integritas
    4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah