Dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat  jujur, terbuka, adil dan akuntanbel. Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk komitmen dalam pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Siapa Wajib Lapor LHKASN? Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, dikecualikan dari kewajiban LHKASN bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain: Pejabat Eselon II; Kepala Kantor; Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; Camat; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan; Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; Lurah; dan Auditor.

Jangka waktu penyampaian LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat (ASN) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas.

Inspektorat Daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LHKASN, Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk : mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN; mengkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan; melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yan dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran; melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasi adanya ketidakwajaran; dan menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagi Wajib lapor LHKASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dan pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang LHKASN dikenai sanksi administratif berupa peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan tahapan susuai ketentuan peraturan perundang-undangan.