Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

Beberapa ketentuan umum pengaturan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan / atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

    1. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
    2. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID- 19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
    3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
    4. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui: Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; Mitigasi bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu perwujudan Program Mitigasi Bencana Alam dan Non alam sesuai dengan kewenangan Desa, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.

Kriteria penerima manfaat penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19, membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;

    1. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
    2. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa insidental;
    3. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
    4. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
    5. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa;
    6. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
    7. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
    8. mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19.

Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

    1. Ketua: kepala Desa
    2. wakil ketua : badan permusyawaratan Desa dan
    3. anggota: Perangkat Desa; anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); kepala dusun atau yang setara; ketua rukun warga; ketua rukun tetangga; pendamping lokal Desa; pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); pendamping Desa sehat; pendamping lainya yang berdomisili di Desa; bidan Desa; tokoh agama; tokoh adat; tokoh masyarakat; karang taruna; Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
    4. mitra: bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas); bintara pembina Desa (Babinsa); dan pendamping Desa.