Capaian MCP KPK Semester I Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nunukan meraih posisi Pertama di wilayah Propinsi Kalimantan Utara

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
  2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
  3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
  4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

  1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
  2. Pengadaan Barang dan Jasa
  3. Perizinan
  4. APIP
  5. Manajemen ASN
  6. Optimalisasi Pajak Daerah
  7. Pengelolaan BMD
  8. Tata Kelola Keuangan Desa

Hasil monitoring progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi   yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi semester I tahun 2022 dengan bobot capaian 61,23%.

Capaian MCP Pemerintah Kabupaten Nunukan semester I tahun 2022 menempati posisi pertama pada wilayah Propinsi kalimantan utara.

 

Leave a Comment

X