Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
  2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
  3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
  4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

  1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
  2. Pengadaan Barang dan Jasa
  3. Perizinan
  4. APIP
  5. Manajemen ASN
  6. Optimalisasi Pajak Daerah
  7. Manajemen Aset Daerah
  8. Tata Kelola Dana Desa

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tersebut digambarkan dalam warna merah, kuning, biru, dan hijau yang menggambarkan capaian aksi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing. Merah, berarti implementasi rendah, dibawah 25%. Sebaliknya, yang berwarna hijau menunjukkan kemajuan implementasi yang baik, yaitu lebih dari 75%. Kemajuannya setiap sistem dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem tersebut.

Capaian MCP Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 80,17% posisi ke-229 dari 542 pemerintah kabupaten/kota, dan posisi pertama pada wilayah Propinsi Kalimantan Utara.