BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2021. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara kepada Bupati Nunukan dan Ketua DPRD Nunukan di Ruang Pertemuan Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan SAP, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Nunukan meraih Opini WTP 7 kali berturut-turut yakni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021

Laporan Hasil Pemeriksaan ini diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana disarankan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK  selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.