Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia untuk program vaksinasi Covid-19 yaitu (1) Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali; (2) Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi; (3) Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait  ketersediaan dan vaksinasi secara gratis; (4) Mengharapkan Pelaksanaan Vaksinasi selesai 2021; (5) Setelah Nakes, dilanjutkan sasaran pelayanan public; (6) Prioritaskan Daerah yang memiliki kasus positif Covid dan kematian akibat Covid tinggi; (7) meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

APIP inspektorat daerah kabupaten nunukan melakukan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sejak tahap I pelayanan vaksinasi covid-19 dilaksanakan yaitu Februari 2021.

APIP Inspektorat Daerah melaksanakan pemantauan distribusi Vaksin Covid-19 dari IFK Prop.Kaltara ke BFAK Nunukan

APIP Inspektorat daerah Kabupaten Nunukan melaksanakan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengawasan Intern atas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sedangkan BPKP Perwakilan Kalimantan Utara menjadi koodinator terhadap kegiatan pengawasan vaksinasi COVID- 19 di tingkat wilayah Propinsi Kalimantan Utara.

 

dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-6/K/D2/2021 tersebut memuat Ruang lingkup audit Pengawasan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari (1) Perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) sumber daya; (4) serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

Tujuan pengawasan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yaitu untuk (1) Memastikan Program Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan ketentuan; (2) Menilai efektifivas program Pelaksanaan  Vaksinasi COVID-19; (3) Memberikan masukan untuk perbaikan Program pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.