Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mewajibkan kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah.

Pengawasan oleh APIP dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

APIP berperan melakukan pengawasan dalam P3DN diantaranya melakukan audit untuk meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah memperhatikan pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk dalam negeri.

 

Titik kritis pada aspek penggunaan produk dalam negeri dan TKDN terkait audit, yaitu:

1. Preferensi harga tidak diberlakukan untuk PBJ dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00

2. Tidak menggunakan produk dalam negeri terhadap PBJ yang diikuti oleh peserta dengan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% .