Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah tingkat Prov Kaltara Tahun 2022 yang diselenggarakan pada Selasa, 17 mei 2022 bertempat di Hotel Luminor Tanjung Selor, diikuti oleh Gubernur Kalimantan Utara, Bupati dan Walikota, Inspektorat, Balai Karantina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan se Kalimantan Utara.

Narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah tingkat Prov Kaltara Tahun 2022 antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Suriansyah; Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Budi Waluya; perwakilan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, Fayshal Hakim dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara,Rusdy Sofyan.

Disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Tumpak H Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE, Esensi RENBINWAS Pemda sesuai dengan Permendagri Nomor 48/2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Tahun 2022 dengan mengusung Tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Dalam penyusunan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda harus sinkron dengan Dokumen RPJMN dan RKP.

Selanjutnya Dr. Tumpak H Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE menyampaikan Arahan Bapak Presiden Kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah Dan Bumn Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia Pada Tangal 25 Maret 2022 antara lain:

  1. Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri khususnya bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta mengurangi belanja dan penggunaan barang-barang impor.
  2. Mendorong komitmen belanja Produk Dalam Negeri hingga Rp400 Triliun pada bulan Mei Tahun 2022
  3. Segera dorong UMKM di Daerah untuk masuk ke e-Katalog
  4. Permudah perizinan-perizinan bagi UMKM

“UMKM bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan Bottleneck Supply Chain”

Mekanisme Pengawasan sesuai amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1108/IJ tanggal 9 Mei 2022 perihal Pelaksanaan Monitoring P3DN pada Pemda antara lain

  1. APIP untuk mendorong penerbitan Kebijakan Pemerintah Daerah paling terkini terkait P3DN
  2. Komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing Pemerintah Daerah yang telah dikonfirmasi/diklarifikasi oleh Pemerintah Daerah
  3. Progres mingguan realisasi belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa masing-masing Pemerintah Daerah
  4. Permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh masing- masing Pemerintah Daerah terkait percepatan realisasi belanja produk dalam negeri
  5. Monitoring secara mingguan oleh APIP Daerah dan Perwakilan BPKP terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 melalui Aplikasi Monitoring P3DN Daerah (https://siera.bpkp.go.id/p3dn)
  6. Inspektur Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP setempat terkait pelaksanaan monitoring Pengawasan

Selanjutnya disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Rusdy Sofyan Rencana Aksi Pengawasan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 antara lain

  1. Pengawalan program strategis/prioritas daerah.
  2. Pengawalan Optimalisasi PAD Pajak Sarang Burung Walet
  3. Pengawasan Optimalisasi P3DN

Desain Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pajak Sarang Burung Walet, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / kota (1) Melaksanakan kegiatan consulting pelaksanaan  Manajemen Risiko pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah  pelaksana pendukung Program Pajak Sarang Burung Walet di Pemerintah  Daerah yang menjadi kewenangannya; (2) Melaksanakan kegiatan pengawasan terkait tindak lanjut rencana aksi oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan Desain Pengawasan Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Pemberdayaan UMKM dan Penggunaan Produk Lokal Kaltara, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / kota (1) Melaksanakan kegiatan Pengawasan P3DN di Pemerintah  Daerah yang menjadi kewenangannya; (2) Menyusun laporan hasil pengawasan P3DN kepada Kepala Daerah.