Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan Rakor Percepatan Penyaluran Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2022, serta kewajiban JKN BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala dan Perangkat Desa (4 April 2022).

dalam Rakor tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan materi terkait Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2022.

Paparan disampaikan oleh Auditor Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Arti Dhannurin kepada peserta Rakor yang terdiri dari seluruh Camat se Kabupaten Nunukan serta suluruh Kepala Desa se Kabupaten Nunukan sebanyak 232 Desa terkait Pengawasan APIP atas APBDes Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa antara lain evaluasi atas efektifitas pengelolaan keuangan desa yaitu pemantauan sisa dana desa di RKUD dan RKD; pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa & capaian keluaran desa; serta audit kinerja pengelolaan keuangan & aset desa.

untuk pengawasan tahun 2022 ini juga dimandatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa , dalam pasal 48 menyatakan Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi di daerah atas: (1) penyaluran dana desa (2) prioritas penggunaan dana desa sesuai ps.32 (3) capaian keluaran dana desa (4) sisa dana desa di RKUD dan RKD.