Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus,SIP.M.Si membuka rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (KORSUPGAH) Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, rapat koordinasi dilaksanakan pada selasa (01/03/2022) bertempat di ruang rapat VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan.

rapat dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan ASN seluruh instansi yang terkait dengan area intervensi MCP KPK.

Sekda menghimbau agar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan memperkuat integritas ASN. Lebih lanjut beliau mengatakan, selama ini Korupsi terjadi karena adanya kesempatan dimiliki oleh pemegang otoritas yang tidak memiliki integritas, integritas merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik.

Program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan tanggungjawab bersama, untuk tercapainya “Reformasi Birokrasi” dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas dan birokrasi melayani serta mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Serfianus mengharapkan keseriusan Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung Salah Satu program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) Tahun 2021- Tahun 2022 yaitu Tata Kelola Pemerintahan dimana program tersebut memiliki 8 (delapan) area intervensi, masing-masing area intervensi memiliki indikator dan sub indikator. Delapan area intervensi MCP KPK yaitu: perencanaan dan penganggaran APBD; Pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan APIP; manajemen ASN; optimalisais Pajak daerah; manajemen aset daerah; tata kelola Keuangan desa.

dalam sambutannya, Serfianus menyampaikan apresiasi nya atas kinerja kepala perangkat daerah, tim MCP KPK Kabupaten Nunukan serta seluruh unsur yang terlibat dalam pencapaian KORSUPGAH Tahun 2021 sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan berada diurutan teratas diwilayah Propinsi Kalimantan Utara dimana tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Nunukan masih diurutan ketiga. Pada Tahun 2021 Persentase Capaian Pemerintah Kabupaten Nunukan 80,17 yaitu menempati Posisi ke 229 dari 522 Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Sekda Kabupaten Nunukan optimis di tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memenuhi 8 area intervensi MCP KPK sesuai target dan mencapai Nilai yang lebih baik lagi. melalui MCP KPK, sebagai Sekretaris Daerah beliau siap membantu agar Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Menjadi lebih baik, pungkasnya.

rapat evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi MCP KPK dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi area intervensi yang masih belum terpenuhi di tahun 2021 serta diskusi target capaian pada triwulan I tahun 2022, yang dipimpin oleh Inspektur Inspektorat Daerah, Jumianto,S.Sos.M.M.

Inspektur berharap kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi seperti ini dapat dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan capaian serta menentukan langkah percepatan pemenuhan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada delapan area intervensi MCP KPK.