Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bupati membentuk Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nunukan, Tim Reviu APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan, saat ini tengah melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah kemudian dilanjutkan dengan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

APIP melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan dengan mempedomani PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP; Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Permenkeu No.8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LKPD.

Reviu atas Laporan Keuangan merupakan Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh inspektorat daerah dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Reviu atas Laporan Keuangan memberikan keyakinan terbatas bahwa: akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengertian dari Keyakinan terbatas atas Akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD yaitu meliputi: Akurasi informasi; Keandalan informasi; dan Keabsahan informasi, sedangkan Keyakinan terbatas atas LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP yaitu  meliputi: pengakuan, pengukuran; penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam LKPD; serta informasi terkait lainnya.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) seperti dalam audit, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada kriteria: Kesesuaian dengan SAP; Kecukupan pengungkapan (adequate disdosures); Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; Efektivitas sistem pengendalian intern. ( Penjelasan Pasal 16 ayat (1) – UU 15/2004 ).

Reviu memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada modifikasi (koreksi/penyesuaian) material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan yang direviu sesuai dengan SAP. Reviu dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sebelum menjadi asersi manajemen pemerintah daerah. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, yaitu dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, serta tidak menunggu setelah LKPD tersebut selesai disusun.