Pada kegiatan Rapat Koordinasi penyampaian laporan melalui Aplikasi Sinergitas Perangkat Daerah dalam rangka Akuntabilitas Kepala Daerah (SEPAKAT) yang telah diluncurkan Tahun 2021 sebagai implementasi Peraturan Bupati Nunukan nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah secara Elektronik, Inspektorat Daerah menyampaikan Sosialisasi Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lili Masturo,S.Pi menyampaikan Pemaparan materi terkait LPPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Lili Masturo,S.Pi yang saat ini menjabat P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai widyaiswara dalam kegiatan tersebut menyampaikan LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya disampaikan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD); dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Prinsip Dasar penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi transparansi; akuntabilitas; akurasi; dan objektif.

Lili mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir, bahwa Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri sesuai PP 13/2019 Pasal 34 ayat 1.

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2020 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mencapai skor 3,3205, Lili berharap Tahun 2021 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat melampaui skor Tahun 2020 yaitu dengan Status Kinerja Tinggi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Lili, muatan dokumen LPPD yaitu (1) Capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah; (2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; (3) Laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Atas dasar Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 menyatakan data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Tujuan dilaksanakan Reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Daerah berpedoman pada Surat Edaran Kemendagri No. 050/209/IJ Tgl 20 Januari 2020 Tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.